Timbul Tenggelam Perayaan Imlek

Uncategorized

Nuansa merah, lampion, angpao, atraksi singa barongsai yang menari diiringi genderang gong dan tambur. Begitu kurang lebih suasana meriah di hari tahun baru Imlek di area kota. Namun kemeriahan salah satu hari libur nasional ini memiliki sejarah yang tidak mulus. Ia sempat tenggelam di dalam eksklusifitas.

4 Perayaan Tionghoa di Era Sukarno

Era pemerintahan presiden RI pertama Sukarno, WNI dari etnis Tionghoa cukup mendapat tempat. Sukarno bahkan menetapkan 4 hari raya khusus untuk warga Tionghoa sejak tahun 1946.

Ketetapan ini tertuang dalam Penetapan Pemerintah tentang hari-hari raya umat beragama No.2/OEM-1946. Pada pasal 4 disebutkan 4 hari raya orang Tionghoa yakni Tahun Baru Imlek, hari wafatnya Khonghucu pada tanggal 18 bulan 2 Imlek, Ceng Beng dan hari lahirnya Khonghucu pada tanggal 27 bulan 2 Imlek.

Pada masa itu terbentuk suatu perkumpulan yang menamakan diri Tiong Hoa Hwe Koan. Salah satu fokusnya, melestarikan seni barongsai sebagai pertunjukan utama Imlek dan perayaan Tionghoa lain. Perkumpulan ini lalu dibubarkan paska meletusnya G30S PKI pada tahun 1965 yang berefek tersingkirnya Bung Karno.

Terlarang di Era Soeharto

Sejak menjabat kepala negara pada 1967, Soeharto menetapkan peraturan yang sama sekali berbeda dengan kebijakan Sukarno. Salah satu yang paling menonjol adalah pelarangan segala macam atribut dan kegiatan yang berbau Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa hanya dibolehkan merayakan hari besar mereka di dalam rumah atau tempat tertutup bersama kerabat. Pembatasan ini termaktub dalam Instruksi Presiden No.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa.

Pemerintahan Soeharto menganggap budaya Tionghoa yang merupakan budaya asal Cina dapat mengganggu tatanan negara. Berikutnya Soeharto juga mengeluarkan pelarangan tidak boleh menggunakan marga atau nama yang berciri Tionghoa, dan larangan mencantumkan agama Konghuchu dalam KTP.

Karenanya, sejak tahun 1967 hingga sebelum intstruksi tersebut dicabut pada 2000, perayaan tahun baru Imlek sama sekali tidak bergaung di Indonesia.

Kembali Diizinkan di Era Gus Dur

Selama lebih dari 32 tahun warga Tionghoa dilarang memperlihatkan identitas etnis Tionghoa-nya, di era Gus Dur akhirnya mereka lebih bisa bernafas lega. Karena presiden RI ke 4 ini mengambil putusan untuk menghapus ketetapan Soeharto sebelumnya.

Tepatnya pada 17 Januari 2000, Gus Dur mengeluarkan Keppres No.6/2000 yang berisi pencabutan Inpres N0.14/1967 tentang pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tionghoa.

Tahun Baru Imlek juga ditetapkan sebagai hari libur fakultatif atau hari libur yang hanya berlaku bagi yang merayakan. Warga Tionghoa juga sudah dibolehkan menggelar kesenian khasnya seperti Barongsai pada perayaan Imlek.

Kebijakan baru yang membebaskan keterkukungan etnis Tionghoa dalam ber-imlek ini sangat disyukuri dan disambut baik. Maka di tahun yang sama, Gus Dur diundang sebagai tamu kehormatan pada perayaan Imlek 2551 Kongzili.

Sebagai Libur Nasional di Era Megawati

Megawati Sukarnoputri menindaklanjuti kebijakan Gus Dur terkait tahun baru Imlek. Pada masa kepemimpinan putri Sukarno ini, hari Imlek naik pangkat dari hari libur fakultatif menjadi hari libur nasional, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002.

Isi dari keputusan yang tertanggal 9 April 2002 tersebut menyatakan bahwa imlek di tahun berikutnya pada 2003 dan seterusnya menjadi hari libur nasional.

Hingga kini dapat kita lihat maraknya perayaan imlek dengan berbagai atraksi seni dan atribut. Tak jarang warga non-Tionghoa pun “kecipratan” dapat angpao di hari Imlek.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *